Diduga Terkait Korupsi DJKA, Mahasiswa Desak KPK Periksa Lasarus dan Copot dari Komisi V DPR

REDAKSI ONLINE, Jakarta — Serikat Mahasiswa Hukum Progresif (SMHP) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak pemeriksaan terhadap Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Aksi ini dipimpin oleh Andika Rahmat Fauzi selaku Koordinator Lapangan.

Dalam orasinya, Andika menegaskan bahwa nama Lasarus disebut dalam proses penyidikan terkait dugaan permintaan fee sebesar 10 persen dari paket proyek strategis di DJKA, Jumat 05/12.

Menurutnya, hal tersebut merupakan indikasi kuat adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

“Penyebutan nama Lasarus dalam proses penyidikan tidak boleh diabaikan. Ini indikasi serius penyalahgunaan kewenangan yang merusak integritas jabatan publik. Sebagai pimpinan komisi, seharusnya ia mengawasi, bukan justru diduga memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi,” ujar Andika.

SMHP menilai langkah KPK harus lebih tegas dan transparan dalam mengusut kasus yang menyeret sejumlah pejabat dan kontraktor tersebut.

Mahasiswa menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti di level pelaksana teknis, melainkan harus menyentuh aktor intelektual yang diduga berada di tingkat legislatif.

Dalam pernyataan sikapnya, SMHP menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:

1. KPK memeriksa Lasarus dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA.

2. Mencopot Lasarus dari jabatan Ketua Komisi V DPR RI.

3. Meminta PDI Perjuangan memecat Lasarus sebagai kader partai.

4. Mengusut tuntas seluruh jaringan korupsi proyek DJKA tanpa intervensi politik.

5. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap Lasarus sebagai pejabat publik.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia proyek. Kami, mahasiswa, akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah lembaga negara,” tegas Andika mengakhiri aksi.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Mahasiswa menyatakan akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak direspons oleh KPK. (KLY)