Eks Ketua GMNI Pematangsiantar Kritik Dugaan Intervensi Wali Kota dalam Musda KNPI

Pematangsiantar – Polemik pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Pematangsiantar yang berujung ricuh terus menuai sorotan dari berbagai kalangan aktivis pemuda dan organisasi kemahasiswaan.

Dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam proses konsolidasi dukungan terhadap salah satu calon Ketua KNPI disebut menjadi salah satu faktor yang memicu memanasnya situasi internal organisasi kepemudaan tersebut.

Mantan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Pematangsiantar, Ronald Panjaitan, menyampaikan kritik keras terhadap dugaan keterlibatan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dalam dinamika pemilihan Ketua KNPI Kota Pematangsiantar.

Menurut Ronald, kepala daerah seharusnya menjaga netralitas dan tidak ikut campur dalam proses demokrasi organisasi kepemudaan.

“KNPI adalah rumah besar pemuda, bukan alat politik kekuasaan. Jika kepala daerah ikut mendukung salah satu calon, maka independensi organisasi ini dipertaruhkan,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menilai ricuhnya pelaksanaan Musda KNPI tidak terjadi begitu saja, melainkan diduga dipengaruhi tarik-menarik kepentingan politik di belakang proses tersebut.

“Kami menduga ada pihak-pihak tertentu yang bermain di belakang layar untuk mengendalikan KNPI demi kepentingan politik tertentu,” tegas Ronald.

Ronald juga mengingatkan agar ruang demokrasi pemuda tidak dicederai oleh praktik intervensi kekuasaan. Menurutnya, organisasi kepemudaan harus tetap menjadi ruang independen yang bebas dari kepentingan politik praktis.

“Pemuda tidak boleh dijadikan alat pengamanan kepentingan kekuasaan. KNPI harus tetap independen dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa, Ronald mengajak seluruh elemen pemuda di Pematangsiantar menjaga marwah Komite Nasional Pemuda Indonesia agar tetap menjadi organisasi yang kritis dan memiliki fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

“Pemuda harus tetap menjadi kekuatan moral. Jangan sampai legitimasi KNPI rusak karena terlalu dekat dengan kekuasaan,” tutupnya.