Ketua Gertasi DKI Minta Satgas Galapana Awasi Ketat Anggaran Rp100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Sumatra

JAKARTA – Ketua Gertasi DKI Jakarta, Salim Wehfany, meminta pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra yang disebut mencapai Rp100,1 triliun.

Menurutnya, anggaran dalam jumlah besar tersebut harus digunakan secara maksimal untuk pemulihan wilayah terdampak bencana serta mendukung kebutuhan masyarakat yang mengalami kerugian akibat kerusakan infrastruktur maupun sektor ekonomi.

Dalam keterangannya, Salim mendorong Ketua Satgas Galapana, Sufmi Dasco Ahmad, agar turut mengawal proses penyaluran dan penggunaan anggaran secara menyeluruh guna memastikan pelaksanaannya berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Dana Rp100,1 triliun ini merupakan amanah negara yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak bencana. Pengawasan menjadi penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya,” ujar Salim di Jakarta.

Ia menilai fungsi pengawasan perlu diperkuat mengingat program rehabilitasi mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemulihan fasilitas umum, perbaikan permukiman warga, hingga pemulihan ekonomi masyarakat dan kawasan perkebunan milik petani terdampak di sejumlah daerah di Sumatra.

Selain itu, Salim menekankan bahwa percepatan pembangunan pascabencana harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan transparansi penggunaan anggaran.

Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat sipil dalam mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Satgas Galapana disebut akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan program pemulihan pascabencana dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.