Kontrak Masih Berlaku, Pedagang Kecil Diminta Angkat Kaki Demi Bisnis Padel

REDAKSI ONLINE, Medan, 9 Desember 2025 — Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Surya Dermawan Nasution, melontarkan kritik keras terhadap langkah Kepala PT KAI Divisi Regional I Sumatera Utara yang disebut akan menghentikan kontrak sewa lahan milik pedagang UMKM di Jalan HM Said, Medan Timur.

Pedagang yang dimaksud adalah pemilik Warung Bundo, yang tercatat memiliki perjanjian sewa resmi dengan PT KAI Divre I Sumut sejak 2022 dan masih berlaku hingga 2027.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pihak PT KAI disebut berulang kali mendatangi pemilik usaha tersebut untuk menyampaikan rencana pemutusan sewa.

Menurut Surya, penghentian kontrak itu dilakukan agar lahan dapat dialihkan kepada pengusaha lapangan padel yang lokasinya berada tepat di depan warung tersebut.

“Dalam aturan PT KAI, penghentian sewa hanya dapat dilakukan jika aset digunakan untuk kepentingan negara atau kebutuhan perusahaan. Tapi kasus ini justru diarahkan untuk kepentingan bisnis swasta,” ujar Surya kepada wartawan usai diskusi di kawasan Jalan Sei Sisirah, Medan, Senin (8/12).

Surya menilai langkah tersebut tidak hanya merugikan pelaku UMKM, tetapi juga memperlihatkan keberpihakan institusi negara kepada pemodal besar.

“Kalau pun untuk kepentingan negara, mungkin masih bisa diterima. Tapi ini jelas bukan. Ini penghentian sewa demi kepentingan kapitalis,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan sikap Kepala PT KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah, yang dinilai berpotensi menyingkirkan pedagang kecil demi kepentingan pengusaha dengan modal besar.

“Wajar bila publik menduga ada kepentingan lain. Ketika keputusan justru melindungi pengusaha, muncul tanda tanya: apakah ada keuntungan pribadi di balik kebijakan ini?” ujarnya.

Surya mengingatkan bahwa PT KAI merupakan BUMN sehingga setiap kebijakan pimpinannya turut mencerminkan posisi negara.

“Harus diingat, tindakan Kepala Divre ini bukan sekadar kebijakan perusahaan, tapi dapat dianggap sebagai tindakan negara,” tambahnya.

Ia meminta Direktur Utama PT KAI serta Kepala BP BUMN turun tangan memeriksa Sofan Hidayah atas dugaan keberpihakan tersebut.

“Negara harus cepat bertindak. Ini penting agar publik melihat pemerintah, terutama di bawah Presiden Prabowo Subianto, benar-benar memihak rakyat kecil. Jangan biarkan sikap Kepala Divre merusak citra Presiden,” tutup Surya. (KON)